Delapan Wali Murid Ngadu ke Posko PPDB

0
102
gambar ilustrasi ppdb
gambar ilustrasi ppdb

Kabarpati.com Selasa 10 Juli 2018

Sampai hari ke-3 posko pengaduan terkait Penerimaan Pendaftaran Siswa Baru (PPDB) yang dibuka bersama oleh LKBH Rumah Setara Pati, Yayasan SHEEP, Yayasan YAPHI, LBH Puspa Pati dan PMII mencatat ada delapan pengaduan via pesan whatapp.

“Sampai hari ke-3 pembukaan pengaduan posko penerimaan PPDB kami sampai hari ini memang belum ada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor kami, namun dari catatan kami, ada 8 pengaduan yang disampaikan kepada kami via whatapp Kata Joko Sukendro, SH. Koordinator Posko sekaligus pimpinan LKBH Rumah Setara Pati.

“Dari 8 pengaduan 4 diantaranya mengadukan soal praktik penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftar sekolah oleh keluarga mampu. Bahkan ada seorang dari aparat desa yang menceritakan bahwa musim penerimaan peserta didik baru saat ini pihaknya kuwalahan melayani warga yg minta SKTM. Ada sekitar 100 orang lebih. Sebagian mengaku karena disuruh oleh pihak sekolah untuk mengurus SKTM.” Terang Joko Sukendro.

Lebih lanjut, Joko Sukendro menjelaskan bahwa tak hanya soal SKTM, pengadu juga ada yang mempersoalkan jumlah kuota penerimaan peserta didik baru di suatu sekolah. Jumlah kuota penerimaan siswa baru yang dipublish tidak sesuai dengan fakta jumlah kursi yang diterima. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Oleh karenanya pengadu meminta agar pihaknya mencermati hal tersebut.

“Selain itu, masalah lain yang disoal oleh pengadu via whatsapp adalah tentang kebijakan-kebijakan lokal yang dibuat pihak sekolah yg tidak ada dalam kebijakan pemerintah, misalnya ada sekolah yang menerapkan kebijakan memperioritaskan anak guru yg mengajar di sekolah tersebut. Hal ini disoal karena bisa mempengaruhi atau mengganggu sistem PPDB online.” Kata Joko Sukendro.

“Kami dari pihak posko pengaduan akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk. Untuk soal SKTM kami menghimbau kepada pihak sekolah untuk mempublikasikan siswa yang diterima melalui jalur SKTM lengkap dengan nama wali murid dan alamatnya. Untuk yang terkait dengan kuota, kami berharap pihak sekolah tidak menerima siswa melebihi jumlah kuota yang sudah ditetapkan agar sekolah lain bisa mendapatkan murid. Hal ini juga akan kami monitoring. Sedangkan untuk sekolah yg membuat kebijakan-kebijakan diluar kebijakan pemerintah, kami berharap terutama untuk sekolah negeri, kebijakan tersebut tidak dilakukan. Karena itu merusak siatem PPDB online.” Harap Joko Sukendro.

Khusus terkait SKTM. Jika tidak sesuai fakta bisa terkena ancaman pidana Pemalsuan surat pasal 263 KUHP. Bagi warga yang merasa menemukan kejanggalan terkait dengan PPDB silahkan datang ke posko kami di jalan Tondonegoro nomor 5. Kami bersedia dan siap melakukan pendampingan hukum gratis. Kata Joko Sukendro Koordinator posko pengaduan PPDB sekaligus pimpinan LKBH Rumah Setara Pati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar anda
Masukkan nama anda disini